oleh

Menjelang Pilkada, Hamis Souwakil: Bursel Berpotensi Kosong Pembangunan dan Pengawasan DPRD.

Like and share:
Hamis Souwakil, Mahasiswa Ibu Kota Asal Buru Selatan, Maluku, Indonesia

Buru Selatan merupakan salah satu daerah kabupaten di provinsi Maluku yang akan turut melaksanakan pesta Demokrasi di Pilkada serentak 23 September 2020 mendatang.

Menuju Pilkada, Para Bakal Calon Kandidat, DPRD dan Pemerintah Buru Selatan sedang stay di Jakarta menunggu keputusan Partai dalam memberikan Rekomendasi (2/2): Kabupaten Sepi, Indikasi Uang Daerah terkikis.

Diprediksi kabupaten yang bertajuk Lolik Lalen Fedak Fena ini akan mengalami kekosongan program pembangunan selama se-tahun

Hal ini disebabkan Pilkada yang memiliki daya rangsang yang menarik perhatian semua kalangan. Masyarakat, DPRD yang merupakan anak buah Partai dan Pemerintah.

Musim ini dapat dikatakan Buru Selatan akan mengalami terjadi kekosongan pengawalan serius dari DPRD terhadap proses pembangunan dari pemerintah.

Kita menyadari bahwa Ketua DPRD selain dari Wakil Rakyat, ia pun juga merupakan anak buah Partai yang saat ini ia duduki. Maka, ketika Rekomendasi Partai telah final diberikan kepada salah satu Bakal Calon Bupati. Saat itu pula ia harus bekerja keras untuk memenangkan Kandidat-nya. Tidak hanya Ketua DPRD saja, tapi semua anggota legislatif yang merupakan anak buah partai akan bekerja memenangkan Kandidat-nya di perhelatan Pilkada mendatang.

Hal ini pun berlaku sama dengan Bupati aktif saat ini. Ia tidak akan membiarkan sang Kekasih Hati untuk bekerja dan bertarung seorang diri. Dengan itu, turut aktif mengambil peranan dalam Pilkada adalah sebuah keharusan, tanpa berfikir fungsi kedudukan sebagai Bupati aktif.

ASN pun juga mungkin akan terlibat aktif atas Intruksi Politik Kepala Daerah, walaupun dengan banyaknya pertimbangan-pertimbangan yang akan dipikirkan.

Kondisi Pilkada 23 September 2020 mendatang akan sangat memengaruhi Legislatif dan Eksekutif. Dan akan mengarahkan semua stakeholder dalam keterlibatan perbincangan perhelatan Pilkada kali ini.

Sangat berpotensi mengalami terjadi kekosongan pengawalan serius dari DPRD sebagai Wakil Rakyat atas Pembangunan yang harus dilakukan Pemerintah, dan juga akan terjadi kemandekan Program Pembangunan dari Pemerintah itu sendiri di tahun ini.

Pertanyaan sederhana yang akan muncul adalah akan kemanakah APBD Buru Selatan di Tahun 2020, Apakah akan menjadi jatah bagi-bagi atau seperti apa ?

Dalam kesempatan ini saya ingin mengimbau kepada seluruh masyarakat Buru Selatan, terutama Mahasiswa untuk tidak terbawa dengan arus perhelatan Pilkada dan tetap menjaga Moral Force sebagai pengontrol untuk selalu mengkritisi Eksekutif dan Legislatif untuk fokus pada fungsi dalam bekerja memajukan daerah dan tidak membiarkan APBD di tahun ini menjadi santapan tanpa pembangunan.

Mahasiswa dengan Moral Force-nya juga sangat diharapkan untuk menjadi Vooter Education untuk seluruh masyarakat dalam momentum Pilkada Bursel mendatang.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.